Bagian dariBahasa Asing
Khazanah Arsip Tentang Padang, 6 Agustus 1938, Onderwerp : Verhuer v/h Landsgebouw Legger letter-number N5 te Padang Panjang aan de vereeniging " Serikat Kota Padang Panjang "
Arsip Nasional Republik Indonesia
Bagian dariBahasa Asing
Khazanah Arsip Tentang HuuRoverrenKomst, Voor de Verhuur Van een Landsgebouw Legger Letternumber N5 te Padang Panjang aan de vereeniging " Serikat Kota Padang Panjang "
Arsip Nasional Republik Indonesia
Bagian dariBahasa Asing
Khazanah Arsip Tentang Artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 8, Afgedaan te Padang Pandjang den De Verhuurder
Arsip Nasional Republik Indonesia
Bagian dariBahasa Asing
Khazanah Arsip Tentang Bandoeng, 2 Juli 1937 No. A.4 6f 59/13
Arsip Nasional Republik Indonesia
Lanjutan Bandoeng, 2 Juli 1937
Bagian dariBahasa Asing
Khazanah Arsip Tentang Lanjutan Bandoeng, 2 Juli 1937
Arsip Nasional Republik Indonesia
Bagian dariBahasa Asing
Khazanah Arsip Tentang Kota Padang Pandjang , Te Schrijvan i aan den Resident Van Sumatra's West Kust
Arsip Nasional Republik Indonesia
Bagian dariDewan Banteng Tahun 1957
Surat Pernyataan menyatakan bahwa tindakan Achmad Husein yang Kontra Revolusioner, korupsi besar - besaran, penyeludupan, dan membutuhkan bahwa Dewan Banteng adalah cuti demokrasi, Letkol Achmad Husein telah dilantik menjadi KOBST tidak ada perubahan, dan tidak mematuhi perintah harian Presiden.
Sutan Palindih
Bagian dariDewan Banteng Tahun 1957
Resolusi Kepada Presiden RI kelanjutan dari surat pernyataan, maka pada poin III "mengingat" berisi Badan Partikuler Dewan Banteng semenjak coup 20 Desember 1956 sampai sekarang tidak ada manfaatnya bagi rakyat di Sumatera Tengah, malah keadaan bertambah keruh.
"Mendengar" dan "Memutuskan" bahwa DD Perbe PBSI Sumatera Tengah tetap mengikuti politik Dewan Banteng, maka memohon kepada Presiden untuk memudahkan Letkol Achmad Husein dari wilayah Sumatera Tengah dan membubarkan Dewan Banteng.
Sutan Palindih
Instruksi Gubernur Militer Daerah Sumatera Barat
Instruksi Gubernur Militer Daerah Sumatera Barat, tentang Pengawasan Perkebunan dan Perdagangan hasil bumi, point 1 s/d 3
Saiful, SP
Instruksi Gubernur Militer Daerah Sumatera Barat
Instruksi Gubernur Militer Daerah Sumatera Barat, tentang Pengawasan Perkebunan dan Perdagangan hasil bumi, point 1 s/d 3, item 4 s/d 6, item 7 s/d 9 dikeluarkan tanggal 10 April 1949, Mr. St. M. Rasjid
Saiful, SP