Showing 44 results

Surat Pernyataan Protes berita bahwa ALI umar / Ketua Dewan Daerah PERBE PBSI di Lubuk Alung Padang Sumatera Tengah di Kejar - Kejar Politik Dewan Banteng. Surat Pernyataan ini berisi tentang Protes terhadap tindakan Dewan Banteng, dan Mengharapkan Dewan Banteng Segera di Bubarkan.

Surat Pernyataan Rakyat Kebon Djati II Upa Presiden RI terhadap tindakan Dewan - Dewan tersebut yang bertentangan dengan UU RI, Tanggal 2 September 1957.

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Pernyataan Bebasan Nilawati, Nadiar dan Manismar sebagaimana Demo yang terjadi di Bukittinggi (Payakumbuh dan Lubuk Bangsa) atas tindakan Dewan Banteng.Karena itu menyeruhan Kepada Presiden RI membebaskan Nilawati, Nadiar dan Manismar dan Kaum Buruh lainnya atas Penyalahgunaan Kekuasaan Dewan Banteng, 27 September 1957.

Musyawarah Nasional Pimpinan Pusat Persatuan Buruh Minyak (PP, Perbum) tentang Kemenangan Nasional, Kaum Buruh mengharapkan Supaya Keputusan - Keputusan nya segera dilaksanakan, Djakarta 4 Oktober 1957.

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Pelajar dan Masyarakat Merayakan Upacara Peringatan 1 Tahun Dewan Benteng Tahun 1957 (foto ke-2)

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Dukungan Alim Ulama dan Cadiak Pandai pada Peringatan 1 Tahun Dewan Banteng Tahun 1957

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Spanduk Pameran Dalam Rangka Peringatan 1 Tahun Dewan Banteng di Pasar Atas sekitar Jam Gadang Bukittinggi Tahun 1957

Dokumen Resolusi Tentang Tindakan Tegas Mengatasi Peristiwa Sumatera Tengah, Lanjutan menimbang butir 7-8, memutuskan butir 1-7. Rengat, 5 januari 1957, Ketua Sabry. m

Resolusi SOBSI Tjabang Indramaju, Tentang komplotan

Resolusi : Tentang Untuk Mengatasi Peristiwa Sumatera Tengah Rapat Organisasi Kab. Indragiri 25 Januari 1957,
Berpendapat :
a. Mengingat
b. Menimbang
b. Memutuskan

1. Mendesak pemerintah pusat menyelesaikan peristiwa Sumatera Tengah
2. Menetapkan Gubernur yang baru, membentuk DPRD atau DPD Peralihan
3. Segera melaksanakan UU Pokok Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
   Daerah dan Lengkap Peraturan Daerahnya
4. Segera Terbentuknya Daerah Otonomi Bagi Riau (Prop)