Showing 44 results

Pernyataan (Lembar 2) berisi mendesak Pemerintah membubarkan Dewan Banteng, menormalkan keadaan, membebaskan Pimpinan yang ditahan dan mengembalikan kantor - kantor yang diduduki Dewan banteng.

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Pelajar dan Masyarakat Merayakan Upacara Peringatan 1 Tahun Dewan Benteng Tahun 1957

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Sambutan oleh Letkol Achmad Husein pada Upacara Peringatan 1 Tahun Dewan Banteng di Lapangan Kantin Bukittinggi Tahun 1957

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Perayaan Peringatan 1 Tahun Dewan Banteng oleh Pelajar dan Masyarakat di Lapangan Kantin Bukittinggi Tahun 1957

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Letkol Achmad Husein Menerima Laporan Upacara Pelaksanaan 1 Tahun Dewan Banteng Tahun 1957

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Pelajar dan Masyarakat Ikut Merayakan Upacara Peringatan 1 Tahun Dewan Benteng Tahun 1957 di Lapangan Kantin Bukittinggi

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Khidmatnya Pegawai dalam Memperingati 1 Tahun Dewan Banteng di Lapangan Kantin Bukittinggi Tahun 1957

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Surat Penolakan Tegas Rencana Pencabutan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1996 tentang Pembubaran PKI

Isi Resolusi SOBSI Tjabang Indramaju Tanggal 19 dan 20 Januari 1957, Terutama Masalah Peristiwa Kup Deta Z.Lubis, Simbolon, dan Dewan Banteng, Pernyataan Sikap Konferensi Kerja SOBSI Tjabang Indramaju Sebagai Berikut:
a.) Menutut Dewan Banteng Mengeluarkan Tahanan Politik, Tahanan Alat Negara, Tahanan Pemimpin - Pemimpin Kaum Buruh dan
Pemimpin Partai Demokratis
b.) Mendesak Pemerintah Pusat Untuk Lebih Tegas Menggulung Komplotan Dewan Banteng dan Simbolon
c.) Mendesak Pemerintah Pusat Menggunakan UU Negara RI yang telah Dinjak - Injak Oleh Komplotan Dewan Banteng Dan
Simbolon
d.) Menyeru Dan Mengajah Seluruh Lapisan Dan Gologan Supaya Bersatu Dan Berdiri Dibelakang Pemerintah Pusat

Surat Pernyataan menyatakan bahwa tindakan Achmad Husein yang Kontra Revolusioner, korupsi besar - besaran, penyeludupan, dan membutuhkan bahwa Dewan Banteng adalah cuti demokrasi, Letkol Achmad Husein telah dilantik menjadi KOBST tidak ada perubahan, dan tidak mematuhi perintah harian Presiden.