Menampilkan 3664 hasil

Khazanah Arsip tentang Video 06 Sumbar Mulai Revitalisasi Jalur Kereta Api pada Pembongkaran Kawasan Stasiun Kereta Api di Kota Bukittinggi Desember 2017

Khazanah arsip statis tentang Kartu Anggota Ex- HEIHO Indonesia, Forum Pusat Komunikasi Jakarta-Indonesia atas nama Djazuli No. A 902347

Khazanah arsip statis tentang Kunjungan Gubernur Jenderal ke Fort De Kock, Bukittinggi Sumatera Barat, Tahun 1930

Resolusi : Tentang Untuk Mengatasi Peristiwa Sumatera Tengah Rapat Organisasi Kab. Indragiri 25 Januari 1957,
Berpendapat :
a. Mengingat
b. Menimbang
b. Memutuskan

1. Mendesak pemerintah pusat menyelesaikan peristiwa Sumatera Tengah
2. Menetapkan Gubernur yang baru, membentuk DPRD atau DPD Peralihan
3. Segera melaksanakan UU Pokok Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
   Daerah dan Lengkap Peraturan Daerahnya
4. Segera Terbentuknya Daerah Otonomi Bagi Riau (Prop)

Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat, No.18/GM/Instr.49 Hal. Penjelasan pemerintah militer batas-batas kekuasaan Pamong Praja (yang di militeriseer) dengan tentara serta tanggung jawabnya. berisi I pendahuluan dan II sejarah pemerintah militer di Sumatera Barat (lembar 2), point III. Susunan PM di Sumatera Barat IV Hal-hal yang mesti diperhatikan di dalam menjalankan pemerintahan militer, V Pembagian pekerjaan Gubernur militer di Pusat, Keterangan dan Pengertian Kota-kota, VII Kesimpulan, Tetap direpublikein,Sumatera Barat 24 Februari 1949 Mr. St. M. Rasjid

Petunjuk, Administrasi iyuran perang Negara 10% pasal 1, pasal 2, pasal 3, Pasal 4, pasal 5, pasal 6. Pemungutan berupa Uang pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11. Pemungutan berupa Natura Pasal 12

Khazanah Arsip Statis Laporan Pelaksanaan Napak Tilas Nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Kabupaten Bungo Tahun 2001 Tujuan yang akan dicapai dalam PDRI pemerintah yang sah

Khazanah Arsip Tentang Konsep pada Lampiran B,Daftar tentang peraturan-peraturan sementara yang ditetapkan oleh komisariat pemerintahan pusat di sumatera Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1948

Khazanah Arsip Statis Tentang Isi Akte Notaris Halaman 2