Menampilkan 3664 hasil

Deskripsi Arsip
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

3114 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Lanjutan Sistem Pemerintahan Adat di Kurai Limo Jorong

Khazanah Arsip Statis tentang Sistem Pemerintahan Adat di Kurai Limo Jorong berisi tentang Sejarah Kata Lareh nan duo dan sejarah sistem pemerintahan pada Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago, sejarah kata lareh Koto Piliang, Penjelasan aturan lareh Koto Piliang yang dipimpin oleh Datuang Katumangguangan dan susun Pengulu dan Niniak Mamak. Serta penjelasan tentang otokrasi pada Lareh Koto Pliang , Penjelasan pengambilan keputusan dalam Kelarasan Koto Piliang.

Masri Habib Dt. Pandak

dr. Harma Zaldi, Sp. B. FinaCS Wakil Walikota Bukittinggi Periode 2010 s.d 2015

Khazanah Arsip tentang dr. Harma Zaldi, Sp. B. FinaCS Wakil Walikota Bukittinggi Periode 2010 s.d 2015 dalam Buku Citra Daerah Kota Bukittinggi Dalam Arsip Tahun 2015, diterbitkan oleh ANRI Jakarta, pada masa Pemerintahan Pj. Walikota Bukittinggi Abdul Gafar dan wakil Walikota Bukittinggi dr. Harma Zaldi, Sp.B. FinaCs periode 2010-2015.

Arsip Nasional Republik Indonesia

Komando Sub Teritorium lX Sumatera

Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Barat, No, 74 /GM/ Ist 49,Butir D Membagi daerah Sumatera Barat Atas 4 Sub Komando. Butir E -> Kota Padang Panjang Termasuk Daerah Sub Komando B. Butir F->Corps Polisi Militer (cpm), Butir G, Butir H, Butir I, Butir J, Butir K, dan Butir L. ditandatangani tanggal 25 maret 1949 oleh Mr.St.M.Rasjid, ketetapan No .14/KTK/ C-49 Kita Komandan Sub Teritorium IX Sumatera,memperhatikan ,memutuskan, menetapkan, Commisie Rationalisasi Ketua:Act. Mayor Thalib anggota 4 orang , ditandatangani tanggal 11 juli 1949 oleh Letkol. M.Dahlan Djambek, Pasal 5 s/d pasal 9

Saiful, SP

Lanjutan Para Tokoh PDRI Pantas Jadi Pahlwan Nasional

Khazanah Arsip Statis RI sangat lambat untuk menetapkan PDRI sebagai rangkaian perjuangan bangsa namun pengakuan PDRI dan sekaligus dijadikan sebagai momentum Hari Bela Negara dan hendanya diikuti dengan penganugerahan Pahlawan Nasional Bagi para pelaku. Sumatra Barat harus secara pro-aktif untuk mengkomunikasikanya kepada pemerintah pusat agar segera memberikan anugerah pahlawan nasional bagi pelaku NKRI.

Fadli Zon,,SS,MSC.

Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat

Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat, No. 27/GM/Instr-49, perihal perubahan tentang pemungutan, penyimpanan dan pemgeluaran uang dan barang-barang natura menurut aturan IPN 10%, Mengingat, memperhatikan, menetapkan pasal 1, pasal 2, pasal 3 cara penaksiran poin a s/d b, Lanjutan poin c s/d e, pasal 4, dari hal pungutan poin a s/d c, pasal 5, Acara penyimpanan poin a s/d e, pasal 6 cara pemakaian poin a s/d c butir 1 s/d 2,lanjutan poin d s/d f, pasal 7 pemusatan administratif poin a dan b, pasal 8 tentang pengawasan poin a, lanjutan poin b, pasal 9 Pembatasan Pemakaian mandat, pasal 10 Laporan uang tuani poin a s/d c, lanjutan pasal II Anggaran Perbelanjaan Juli-Desember 1949 poin a dan b, Pasal 12 Pembayaran Gaji dan Tambahan pasal 8

Saiful, SP

Hasil 751 s.d 760 dari 3664