Menampilkan 461 hasil

Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat (Lembar 2) dikeluarkan di Sumatera Barat tanggal 2 Februari 1949 oleh Gubernur Militer Daerah Sumatera Barat Mr. St. Moh. Rasjid

Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat, No.18/GM/Instr.49 Hal. Penjelasan pemerintah militer batas-batas kekuasaan Pamong Praja (yang di militeriseer) dengan tentara serta tanggung jawabnya. berisi I pendahuluan dan II sejarah pemerintah militer di Sumatera Barat (lembar 2), point III. Susunan PM di Sumatera Barat IV Hal-hal yang mesti diperhatikan di dalam menjalankan pemerintahan militer

Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat, No. 22/GM/Instr 49, point 1 s/d 3

Meklumat Bersama, dari partai-partai politik se-Sumatera Barat, telah dilangsungkan pada hari jumat, 26 Maret 1949 di Sumatera Barat, dihadiri oleh MTKAAM, PERTI, PKI, Pesindo, Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, PSII, GPII, Memutuskan point 1 s/d 3, dibuat dan dikeluarkan disuatu tempat di Sumatera Barat tanggal 26 Maret 1949

Peraturan Gubenur Militer Daerah Sumatera Barat No. 5/GM/P-1949, tentang Badan Penyelenggaraan Keluarga Korban Perang (BPKKP), mengingat, mendengar, menetapkan poin 1 s/d 3, poin 4 s/d 7 dikeluarkan tanggal 7 Februari 1949 oleh Mr. St. M. Rasjid

Instruksi Gubenur Militer Sumatera Tengah, No. 5/GM/Instr-49, pasal 1 s/d pasal 5, pasal 6 s/d pasal 8

Khazanah Arsip Statis Pemerintah Darurat Indonesia (DPK) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berisi tentang sejarah PDRI yang sebenarnya terjadi. Syaffudin Prawiranegara merupakan ketua PDRI seklaigus presiden yang dijamin UUD dengan segala perangkatnya.

Khazanah Arsip Statis Lahirnya Tugas dan Perjuangan PDRI disusun oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara, Marjono Danubroto, Ismael Hassan

Peraturan Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat, No 2 /DPD/ P- Ist, Tentang Pemungutan Iyuran Perang Negara, pin 9 s/d 11, dikeluarkan tanggal 27 desember 1948

Himpunan Peraturan-Peraturan Gubenur Militer Daerah Sumatera Tengah , Dikeluarkan Oleh Staf Gubenur Militer Daerah Sumatera Tengah Bahagian Penerangan, Penjelasan Kedudukan Gubenur Militer Dalam Daerah Sumatera Barat Poin 1 s/d 4, 5 s/d 8., Dikeluarkan Pada Tanggal 4 jANUARI 1949