3074 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Lembar 1 : UU No. 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Lembar 1 : UU No. 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar, Dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah Berisi Bab I ketentuan umum, pasal 1 dan pasal 2
Lembar 2 : UU No. 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Lembar 2 : UU No. 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar, Dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah Berisi Pasal 3, Bab II pasal 4, 5, dan 6
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang UU No. 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah, Bab V Ketentuan penutup, pasal 16 pasal 17, pasal 18, disahkan di djakarta, 19 Maret 1956
Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Mentri RI Tanggal 24 Oktober 1957 No.668. 57/kel OT
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Mentri RI Tanggal 24 Oktober 1957 No.668. 57/kel OT
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum. P.D.R.I. No. I/P.4 / V
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum. P.D.R.I. No. I/P.4 / V , Menetapkan : mengangkat ANWAR menjadi Kepala Djawatan Pengairan,Djalan,dan gedung buat daerah Sumatera Barat sebelumnya ybs Kepala Djawatan Pengairan, Djalan,dan Gedung Seksi Payakumbuh,ditetapkan di Sumatera,pada tanggal 10 Juni 1949 oleh Mentri Pekerjaan Umum P.D.R.I
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, BAB 1 Peraturan Umum dan Pasal 1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,tentang pembentukan Provinsi Sumatra Tengah menurut pasal 4 ajat (2)
Lampiran A=1.Urusan Umum(Tata Usaha)
2.Urusan Pemerintahan Umum
3.Urusan Agraria
4.Urusan Pengairan,Djalan-Jalan dan Gedung-Gedung
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Presiden RI memutuskan Pemerintahan Daerah keresidenan Sumatera Barat, Riauw, Djambi, membubarkan DPRD Keresidenan-keresidenan tersebut
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Konsep pada Lampiran B(Lanjutan)
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Konsep pada Lampiran B(Lanjutan),Yang berisi tentang hak tugas kewajiban Djawatan Penerangan Provinsi di Sumatera,dan sekitarnya
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Konsep pada Bagian Tentang Urusan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Tengah
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Konsep pada Bagian Tentang Urusan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Tengah ,Pada Bagian ini menjelaskan pembagian urusan Rumah Tangga baik yang berupa hak otonom,Maupun hak medebewind,Pada Umumnya sama dengan yang diserahkan kepada provinsi di Djawa pada waktu itu Djaman Penjajahan belanda
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi