Menampilkan 365 hasil

Peraturan Militer Daerah Sumatera Barat , No. 8/GM/P-1949, tentang Larangan Pemungutan Bakti

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Delegasi RI Mantan Perdana Menteri Sutan Syahrir (duduk paling depan) menghadiri Sidang Dewak Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat, pada Bulan Agustus 1947 didampingi oleh (dari kiri ke kanan) Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim (kedua dari kanan), Charles Tambu, Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Soedjatmoko.

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Peresmian Gedung Baru di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati dihadiri Panglima Besar Soedirman tanggal 8 Agustus 1948 (Kementerian Kemakmuran Rakyat)

Perintah dan Instruksi Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat, kepada Pamong Praja pejabat-pejabat dan polisi No. 2/DPD/Instr, poin 1 s/d 11

Perintah dan Instruksi Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat, kepada Pamong Praja pejabat-pejabat dan polisi No. 2/DPD/Instr, poin 1 s/d 11, Poin 9 s/d 13 dikeluarkan tanggal 25 Desembe 1948

Khazanah Arsip Statis Perintah Siasat Nomor Satu Panglima Besar Sudirman menghadapi Agresi Militer Belanda II dengan perang rakyat , Himawan Soetanto .S.SOS. M.Hum.

Khazanah Arsip Statis Perintah Siasat Nomor Satu Panglima Besar Sudirman Menghadapi Agresi Militer Belanda ke II dengan Perang Rakyat. Situasi didalam Negri Republik Indonesia setelah persetujuan Renville pada bulan Januari 1948 dimana pertama diterimanya persetujuan Renville yang disepakati oleh RI dan Belanda menimbulkan kerugian dan Krisis parlementer, ketidakpuasan serta mengganggu persatuan dan kesatuan, bangsa kedua rancana pertahanan Republik menghadapi Agresi Belanda.

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Perundingan Antara Delegasi Indonesia dengan Delegasi Belanda tanggal 14 April 1949 yang dikenal dengan Perundingan Roem Royen

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Perundingan Delegasi PDRI dan Delegasi Natsir di Padang Japang

Petunjuk, Administrasi iyuran perang Negara 10% pasal 1, pasal 2, pasal 3, Pasal 4, pasal 5, pasal 6. Pemungutan berupa Uang pasal 7