Menampilkan 44 hasil

Pernyataan Solidarity terhadap Demonstrasi Rakyat Bukittinggi, Lubuk Basung, untuk melawan Kekuasaan Dewan Banteng yang sewenang - wenang yang dikelurkan Dewan Tjabang Serikat Buruh Kementrian Pertahankan Semarang , 9 September 1957.

Surat Pernyataan di sampaikan Kepada Achmad Husein, Presiden RI dan Parlemen RI berisi bahwa Gerwani Ranting dkk Tentang sikap tidak membenarkan atas tindakan Dewan Banteng, 18 September 1957.

Pernyataan Solidarity terhadap Demonstrasi Rakyat Bukittinggi, Lubuk Basung, untuk melawan Kekuasaan " Dewan Banteng " yang Bertindak Secara Fasisme yang dikeluaran Sekretariat Pimpinan Tjabang Serikat Buruh Hotel Rumah Makan dan Toko (SBHRT), 9 September 1957.

Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Pernyataan Bebasan Nilawati, Nadiar dan Manismar sebagaimana Demo yang terjadi di Bukittinggi (Payakumbuh dan Lubuk Bangsa) atas tindakan Dewan Banteng.Karena itu menyeruhan Kepada Presiden RI membebaskan Nilawati, Nadiar dan Manismar dan Kaum Buruh lainnya atas Penyalahgunaan Kekuasaan Dewan Banteng, 27 September 1957.

Pernyataan Bubarkan Dewan - Dewan Partikelir Hentikan Bebaskan Tahanan dan Penyeludupan / Barter

Pernyataan (Lembar 1) Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia yang menyatakan ketidakbenaran atas tindakan Dewan Banteng, dan memohon bebaskan Djamhur Hamsah, Djanisar dan anak kemenakannya.

Pernyataan (Lembar 2) berisi mendesak Pemerintah membubarkan Dewan Banteng, menormalkan keadaan, membebaskan Pimpinan yang ditahan dan mengembalikan kantor - kantor yang diduduki Dewan banteng.

Pernyataan tentang Normalisasi Keadaan Republik dari DPR Sarbupri Kerdjogjadungan, tgl 22 September 1957

Resolusi pada rapat umum Gerwani yang diadakan dalam rangka Peringatan Hari Wanita Internasional 8 Maret, dihadiri oleh 1500 orang, yang diputuskan :

1. Diambilnya tindakan tegas diakhirinya Pemerintah Militer Dewan Banteng di Sumatera Tengah, serta dibebaskannya Gerwani yang ditahan
2. Pelarang terhadap usaha - usaha modal monopoli asing belanda
3. Segera terwujudnya UU Perkawinan, diturunkannya biaya nikah, talag dan rujuk
4. menjamin perdamaian nasional

ditandatangani di Sukahardjo 10 Maret 1957

Resolusi : Tentang Untuk Mengatasi Peristiwa Sumatera Tengah Rapat Organisasi Kab. Indragiri 25 Januari 1957,
Berpendapat :
a. Mengingat
b. Menimbang
b. Memutuskan

1. Mendesak pemerintah pusat menyelesaikan peristiwa Sumatera Tengah
2. Menetapkan Gubernur yang baru, membentuk DPRD atau DPD Peralihan
3. Segera melaksanakan UU Pokok Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
   Daerah dan Lengkap Peraturan Daerahnya
4. Segera Terbentuknya Daerah Otonomi Bagi Riau (Prop)