510 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Undang-Undang No. 61 Tahun 1958
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Undang-Undang No. 61 Tahun 1958, Tentang penetapan undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, djambi dan Riau( Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75) sebagai Undang- Undang.
Undang-Undang No. 9 Tahun 1956
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Undang-Undang No. 9 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom Kota-Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Undang-udang Tahun 1956
Bagian dariKodam Militer Propinsi Sumatera Tengah (KMST) Tahun 1957
Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Upacara Pengibaran Bendera Dalam Rangka Pelantikan Gubernur Jambi Tahun 1957
Sutan Palindih
Upacara Peringatan 1 (satu) Tahun Dewan Banteng Tahun 1957
Bagian dariDewan Banteng Tahun 1957
Khazanah Arsip Statis Bernilai Sejarah tentang Upacara Peringatan 1 (satu) Tahun Dewan Banteng Tahun 1957
Sutan Palindih
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang UU No. 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah, Bab V Ketentuan penutup, pasal 16 pasal 17, pasal 18, disahkan di djakarta, 19 Maret 1956
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang UU No. 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah, Bab 1 peraturan umum, pasal 1
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang UU No. 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah, pasal 2
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang UU No. 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah, Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9,pasal 10
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang UU No. 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah, pasal 3, Bab II tentang urusan rumah tangga dan kewajiban daerah kabupaten pasal 4, pasal 5