25 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, BAB 1 Peraturan Umum dan Pasal 1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Presiden RI memutuskan Pemerintahan Daerah keresidenan Sumatera Barat, Riauw, Djambi, membubarkan DPRD Keresidenan-keresidenan tersebut
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Rencana Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Rencana Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah,dengan Undang-Undang pada Tahun 1948
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Pasal 5,Pasal 6,Bab III Pasal 7,Bab IV Pasal 8
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Pasal 5,Pasal 6,Bab III Pasal 7,Bab IV Pasal 8, Pada Halaman 2 ini terdapat 2 Bab dan 4 Pasal yang menjelaskan tentang aturan aturan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Lanjutan Point XII. Urusan Kesehatan dan XIII Urusan Perusahaan
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lanjutan Point XII. Urusan Kesehatan dan XIII Urusan Perusahaan, ini merupakan halaman terakhir pada lampiran A
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Lanjutan konsep bagian pada lampiran B
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lanjutan konsep bagian pada lampiran B,pada halaman ini terdapat bagian IV tentang waktu anggota meletakkan djabatan,Bagian V tentang belanja provinsi sumatera tengah,bagian VI tentang pegawai pamong pradja dan pegawai lain-lain dan Bagian VII tentang penyerahan milik pemerintahan sumatera tengah dan kewajiban-kewajiban
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,tentang pembentukan Provinsi Sumatra Tengah menurut pasal 4 ajat (2)
Lampiran A=1.Urusan Umum(Tata Usaha)
2.Urusan Pemerintahan Umum
3.Urusan Agraria
4.Urusan Pengairan,Djalan-Jalan dan Gedung-Gedung
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,Lanjutan lampiran A,Point 5 s/d 11,Sebagai berikut
5.Urusan Pertanian dan Perikanan
6.Urusan Kehewanan
7.Urusan Keradjinan,Perdangangan Dalam Negeri,Perindustrian dan Koperasi
8.Urusan Perubahan dan Sosial
9.Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannya
10.Urusan Penerangan
11.Urusan Pendidikan,Pengadjaran dan Kebudayaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,Lanjutan Lampiran A Point 12 s/d 13
12.Urusan Kesehatan
13.Urusan Perusahaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Bagian dariUndang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lampiran B, Halaman 6 Ini Menjelaskan tentang Daftar peraturan peraturan Sementara yang ditetapkan oleh Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera Berdasarkan PP No.10 tahun 1948
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi