Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum
- ID 21375-24 F15-S3-B2
- File
- 1958 - 2018
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
25 results with digital objects Show results with digital objects
Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Konsep pada Lampiran A,juga terdapat beberapa bagian yang yang harus di koreksi dan di perbaiki kembali,terlihat pada lampiran A,Bagian I Urusan Umum,Bagian II Urusan pemerintahan umum,Bagian III Urusan Agraria(Tanah Datar),dan Bagian IV Urusan Pengairan,Djalan-Jalan dan Gedung-Gedung.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Konsep pada Lampiran B,Daftar tentang peraturan-peraturan sementara yang ditetapkan oleh komisariat pemerintahan pusat di sumatera Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1948
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Lanjutan konsep bagian pada lampiran B
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lanjutan konsep bagian pada lampiran B,pada halaman ini terdapat bagian IV tentang waktu anggota meletakkan djabatan,Bagian V tentang belanja provinsi sumatera tengah,bagian VI tentang pegawai pamong pradja dan pegawai lain-lain dan Bagian VII tentang penyerahan milik pemerintahan sumatera tengah dan kewajiban-kewajiban
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Keputusan Rencana Undang-Undang....1948
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Keputusan Rencana Undang-Undang....1948,tentang pembentukan provinsi sumatra tengah meliputi BAB I Peraturan Umum Dan BAB II Tentang Urusan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Tengah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Pasal 5,Pasal 6,Bab III Pasal 7,Bab IV Pasal 8
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Pasal 5,Pasal 6,Bab III Pasal 7,Bab IV Pasal 8, Pada Halaman 2 ini terdapat 2 Bab dan 4 Pasal yang menjelaskan tentang aturan aturan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Lanjutan Point XII. Urusan Kesehatan dan XIII Urusan Perusahaan
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Lanjutan Point XII. Urusan Kesehatan dan XIII Urusan Perusahaan, ini merupakan halaman terakhir pada lampiran A
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Halaman 8 tentang Penjelasan , berisi I umum yang menjelaskan bahwa Pemerintah di Sumatera harus secepatnya di bikin agar lebih Sempurna jalannya
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Halaman 9 tentang Urusan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Tengah
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Tentang Halaman 9 tentang Urusan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Tengah, dan Bagian III Djumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Tengah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Part of Undang-Undang
Khazanah Arsip Statis Tentang Keputusan Presiden RI tentang menghapuskan pemerintahan daerah keresidenan Sumatera Barat, Riauw dan Djambi dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keresidenan - keresidenan tersebut
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi