Showing 32 results

Archival description
Undang-Undang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Advanced search options

Find results with:

in
Add new criteria

Limit results to:

Filter results by:

Filter by date range:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Print preview View:
Ascending

25 results with digital objects Show results with digital objects

Keputusan Perdana Mentri RI

Khazanah Arsip Statis Tentang Keputusan Perdana Mentri RI No.668. 57/Kel OT

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum. P.D.R.I. No. I/P.4 / V

Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum. P.D.R.I. No. I/P.4 / V

  • ID 21375-24 F15-S3-B2-01
  • Item
  • 1958 - 2018

    • Part of Undang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Ketetapan Mentri Pekerjaan Umum. P.D.R.I. No. I/P.4 / V , Menetapkan : mengangkat ANWAR menjadi Kepala Djawatan Pengairan,Djalan,dan gedung buat daerah Sumatera Barat sebelumnya ybs Kepala Djawatan Pengairan, Djalan,dan Gedung Seksi Payakumbuh,ditetapkan di Sumatera,pada tanggal 10 Juni 1949 oleh Mentri Pekerjaan Umum P.D.R.I

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5

Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5

  • ID 21375-24 F15-S4-B1-04
  • Item
  • 1958 - 2018

    • Part of Undang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,tentang pembentukan Provinsi Sumatra Tengah menurut pasal 4 ajat (2)
Lampiran A=1.Urusan Umum(Tata Usaha)
2.Urusan Pemerintahan Umum
3.Urusan Agraria
4.Urusan Pengairan,Djalan-Jalan dan Gedung-Gedung

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5

  • ID 21375-24 F15-S4-B1-05
  • Item
  • 1958 - 2018

    • Part of Undang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,Lanjutan lampiran A,Point 5 s/d 11,Sebagai berikut
5.Urusan Pertanian dan Perikanan
6.Urusan Kehewanan
7.Urusan Keradjinan,Perdangangan Dalam Negeri,Perindustrian dan Koperasi
8.Urusan Perubahan dan Sosial
9.Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannya
10.Urusan Penerangan
11.Urusan Pendidikan,Pengadjaran dan Kebudayaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5

  • ID 21375-24 F15-S4-B1-06
  • Item
  • 1958 - 2018

    • Part of Undang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,Lanjutan Lampiran A Point 12 s/d 13
12.Urusan Kesehatan
13.Urusan Perusahaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Rencana Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah

Khazanah Arsip Statis Tentang Rencana Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah,dengan Undang-Undang pada Tahun 1948

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah

Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah

  • ID 21375-24 F15-S4-B2-01
  • Item
  • 1958 - 2018

    • Part of Undang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Presiden RI memutuskan Pemerintahan Daerah keresidenan Sumatera Barat, Riauw, Djambi, membubarkan DPRD Keresidenan-keresidenan tersebut

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Konsep pada Lampiran B(Lanjutan)

Konsep pada Lampiran B(Lanjutan)

  • ID 21375-24 F15-S4-B2-07
  • Item
  • 1958 - 2018

    • Part of Undang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Konsep pada Lampiran B(Lanjutan),Yang berisi tentang hak tugas kewajiban Djawatan Penerangan Provinsi di Sumatera,dan sekitarnya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Konsep pada Bagian Tentang Urusan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Tengah

Konsep pada Bagian Tentang Urusan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Tengah

  • ID 21375-24 F15-S4-B2-09
  • Item
  • 1958 - 2018

    • Part of Undang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Konsep pada Bagian Tentang Urusan Rumah Tangga Provinsi Sumatera Tengah ,Pada Bagian ini menjelaskan pembagian urusan Rumah Tangga baik yang berupa hak otonom,Maupun hak medebewind,Pada Umumnya sama dengan yang diserahkan kepada provinsi di Djawa pada waktu itu Djaman Penjajahan belanda

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Results 1 to 10 of 32