Menampilkan 27 hasil

Deskripsi Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi Undang-Undang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

25 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5

  • ID 21375-24 F15-S4-B1-05
  • Item
  • 1958 - 2018
  • Bagian dariUndang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,Lanjutan lampiran A,Point 5 s/d 11,Sebagai berikut
5.Urusan Pertanian dan Perikanan
6.Urusan Kehewanan
7.Urusan Keradjinan,Perdangangan Dalam Negeri,Perindustrian dan Koperasi
8.Urusan Perubahan dan Sosial
9.Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannya
10.Urusan Penerangan
11.Urusan Pendidikan,Pengadjaran dan Kebudayaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5

  • ID 21375-24 F15-S4-B1-06
  • Item
  • 1958 - 2018
  • Bagian dariUndang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Lampiran Undang-Undang 1949 Nomor 5,Lanjutan Lampiran A Point 12 s/d 13
12.Urusan Kesehatan
13.Urusan Perusahaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Lanjutan konsep bagian pada lampiran B

  • ID 21375-24 F15-S4-B2-10
  • Item
  • 1958 - 2018
  • Bagian dariUndang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Lanjutan konsep bagian pada lampiran B,pada halaman ini terdapat bagian IV tentang waktu anggota meletakkan djabatan,Bagian V tentang belanja provinsi sumatera tengah,bagian VI tentang pegawai pamong pradja dan pegawai lain-lain dan Bagian VII tentang penyerahan milik pemerintahan sumatera tengah dan kewajiban-kewajiban

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Pasal 5,Pasal 6,Bab III Pasal 7,Bab IV Pasal 8

  • ID 21375-24 F15-S4-B3-02
  • Item
  • 1958 - 2018
  • Bagian dariUndang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Pasal 5,Pasal 6,Bab III Pasal 7,Bab IV Pasal 8, Pada Halaman 2 ini terdapat 2 Bab dan 4 Pasal yang menjelaskan tentang aturan aturan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah

  • ID 21375-24 F15-S4-B2-01
  • Item
  • 1958 - 2018
  • Bagian dariUndang-Undang

Khazanah Arsip Tentang Rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Presiden RI memutuskan Pemerintahan Daerah keresidenan Sumatera Barat, Riauw, Djambi, membubarkan DPRD Keresidenan-keresidenan tersebut

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Hasil 21 s.d 27 dari 27